Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan PDI-P akan tetap berupaya menghadirkan pasangan cagub-cawagub di Pilkada Jakarta dan Banten meski realitasnya kian sedikit parpol yang bisa diajak kerja sama (12/8/2024). Pasalnya, sejumlah parpol tak lagi bisa independen dalam mengambil keputusan. Ditengarai, ada tekanan dari pihak luar parpol yang mengintervensi keputusan mereka.
Hasto lantas meminta para elite dari parpol lain untuk belajar dari kasus mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar. Ia menduga, ada intervensi penguasa di balik mundurnya Airlangga. Hasto melihat, saat ini penguasa menggunakan hukum sebagai alat intervensi yang tidak bisa dirasakan oleh rakyat kebanyakan.
Dari informasi yang diperoleh Kompas dari sejumlah politisi Golkar diketahui, keputusan mundur Airlangga didorong adanya surat panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi minyak sawit mentah beserta turunannya. Surat ini diterima Sabtu (10/8/2024) dan Airlangga direncanakan diperiksa pada Selasa (13/8/2024). Sehari sebelum ada surat tersebut, Airlangga bertemu dengan sejumlah politisi senior Golkar. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar tidak membantah saat ditanya soal surat pemanggilan Airlangga terkait dengan kasus izin ekspor minyak sawit mentah dan turunannya.
