Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berada di ambang krisis keuangan serius setelah menumpuknya iuran yang belum dibayarkan negara anggota, terutama Amerika Serikat (AS). Menyikapi kondisi tersebut, AS menyatakan akan melakukan pembayaran awal atas miliaran dolar tunggakan kepada PBB dalam beberapa minggu ke depan. Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz mengatakan pembayaran tersebut akan menjadi angsuran awal yang signifikan untuk menutup kewajiban tahunan Washington. Pernyataan ini disampaikan menyusul peringatan keras Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang menyebut organisasi dunia itu berisiko mengalami “keruntuhan finansial yang segera terjadi”.
Data pejabat PBB menunjukkan, lebih dari 95% tunggakan anggaran reguler PBB berasal dari AS. Hingga awal Februari, AS tercatat berhutang sekitar US$2,19 miliar (Rp36,8 triliun) untuk anggaran reguler. Selain itu, AS juga menunggak sekitar US$2,4 miliar (Rp40,3 triliun) untuk misi penjaga perdamaian, serta US$43,6 juta (Rp732 miliar) untuk pengadilan PBB.
Krisis pendanaan ini terjadi di tengah penetapan anggaran reguler PBB tahun 2026 sebesar US$3,45 miliar yang disetujui Majelis Umum pada akhir Desember lalu. Anggaran tersebut mencakup biaya operasional kantor PBB di seluruh dunia, termasuk markas besar di New York, gaji staf, pertemuan antarnegara, serta program pembangunan dan hak asasi manusia. Waltz menegaskan, pembayaran dari AS tidak hanya ditujukan untuk menutup tunggakan, tetapi juga sebagai bentuk dorongan agar PBB melanjutkan agenda reformasi.