Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu (13/3) mengumumkan upaya efisiensi operasional di tengah kekurangan dana yang semakin parah. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengatakan langkah ini sangat diperlukan karena sumber daya organisasi terus berkurang akibat berbagai faktor, termasuk kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Guterres mengungkapkan bahwa selama tujuh tahun terakhir, PBB mengalami krisis likuiditas akibat ketidakpatuhan negara anggota dalam membayar iuran mereka secara penuh dan tepat waktu.
“Sebagai contoh, AS, yang menjadi kontributor terbesar dengan kuota 22 persen dari anggaran reguler PBB, memiliki tunggakan sebesar 1,5 miliar dollar AS (Rp 25 triliun) hingga akhir Januari,” kata seorang juru bicara PBB pada Kamis (13/3/2025). China, yang merupakan kontributor terbesar kedua dengan kuota 20 persen, juga mengalami keterlambatan pembayaran dan baru melunasi iurannya pada akhir Desember 2024.
Sebagai respons terhadap tantangan ini, PBB meluncurkan program UN 80 bertepatan dengan peringatan 80 tahun organisasi tersebut. Dalam upaya efisiensi anggaran, beberapa layanan yang sebelumnya disediakan oleh UNICEF dan UNFPA di New York akan dialihkan ke Kenya, di mana biaya operasional lebih rendah. Selain itu, perekrutan pegawai baru untuk Sekretariat PBB, yang pada akhir 2023 mempekerjakan lebih dari 35.000 orang, saat ini dibekukan. Menanggapi pertanyaan apakah UN 80 serupa dengan Departemen Efisiensi Pemerintah AS (DOGE) yang dipimpin oleh Elon Musk, Guterres dengan tegas menolak klaim tersebut. Guterres menegaskan bahwa efisiensi di PBB bukan sekadar soal keuangan, tetapi juga menyangkut kehidupan jutaan orang di seluruh dunia.
