Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya mengingatkan, di sisa masa waktu pemerintahan Preside Jokowi yang akan selesai pada 2024 dan tidak bisa maju kembali, problem utama yang mungkin dihadapi adalah loyalitas dan fokus kinerja di lingkaran pemerintahannya. Problem loyalitas pernah terjadi di periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, partai-partai koalisi pemerintahan justru mendukung hak angket mafia pajak dan hak angket Bank Century. Situasi ini harus disadari Presiden, dan yang bisa membuat Presiden Jokowi bertahan dengan kewibawaan politik adalah tingkat kepercayaan/kepuasan publik, yang dibangun dengan kinerja yang baik. Walaupun Presiden telah memperingatkan agar para menteri fokus menjalankan tugas dan pekerjaan masing-masing guna mengatasi kesulitan rakyat, menurut Yunarto, Presiden harus mulai fokus pada hal lain yang bersifat kualitatif. Caranya, Presiden memberikan indikator yang lebih ketat dan lebih keras kepada para menterinya, terutama yang berlatar belakang parpol, agar memenuhi target kerja dan agenda prioritas. Selain itu, Presiden juga patut mengingatkan untuk bisa membagi waktu sebagai seorang pembantu presiden sekaligus kapasitas mereka sebagai petinggi partai.
Peneliti senior Pusat Riset Politik BRIN, Firman Noor, juga meyampaika bahwa pentingnya Presiden membuat indikator kinerja yang jelas bagi para menterinya. Jika kinerja menterinya biasa-biasa saja di tengah tantangan bangsa yang kian berat, apalagi menteri tersebut sudah mempunyai rekam jejak memanfaatkan posisi untuk kepentingan politik keluarga, ini seharusnya sudah menjadi catatan berat.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa instruksi Presiden Jokowi yang meminta para menterinya fokus bekerja sudah sangat jelas. Politisi PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, para menteri harus memahami etika sebagai pejabat negara. Hendrawan juga mengingatkan agar Presiden lebih tegas dan lugas terhadap para menteri. Porsi retorika manajerial harus dikurangi. Sementara itu, Ketua DPP PKS Ahmad Mabruri mengatakan, untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif, Presiden harus mengevaluasi kabinetnya.
