Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai minimnya pasokan minyak goreng murah di pasar tradisional. Melalui surat itu, APPSI meminta Jokowi mengeluarkan instruksi tentang distribusi minyak goreng murah yang adil dan merata antara ritel modern dan pasar rakyat. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APPSI Sudaryono mengatakan, kebijakan HET harus diikuti dengan pemerataan distribusi. Jika melihat realitas di lapangan, kata dia, distribusi minyak goreng cenderung mengabaikan asas keadilan. APPSI menilai distribusi seolah diprioritaskan untuk ritel modern.
Penerapan HET di pasar tradisional harus terus dipantau. Pemerintah juga diharapkan dapat terus memasok minyak goreng murah ke pasar tradisional. Jika tidak, pedagang pasar akan kehilangan pembeli. Hal ini tentu menguntungkan peritel modern dan merugikan pedagang pasar rakyat. Pedagang pasar tidak dilibatkan secara aktif sejak awal dalam program minyak goreng. Sudaryono menambahkan, para distributor langganan pedagang pasar juga banyak yang mengeluhkan kekosongan stok. Sekarang bukan hanya soal sulit mendapatkan minyak goreng yang murah, tapi mendapatkan akses minyak gorengnya juga susah.
Sekjen DPP APPSI Muhammad Mujiburrohman menambahkan, kebutuhan pasar di satu wilayah rata-rata sampai 153 ton per hari. Jika stok tersebut bisa dipenuhi, pasokan minyak goreng di pasar bisa tersedia. Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutf tak menampik keluhan mengenai pasokan minyak goreng meski data menunjukkan bahwa stok semestinya aman. Mendag mencurigai jika minyak goreng hasil DMO diselewengkan ke industri yang tidak berhak dan diekspor. Untuk meningkatkan pasokan, Mendag memutuskan menaikkan volume DMO minyak sawit mentah (CPO) dari 20 persen menjadi 30 persen. Langkah itu untuk memberikan jaminan lebih besar kepada produsen minyak goreng dalam negeri mengenai ketersediaan bahan baku.
