Pasal soal pemilu susulan dan pemilu lanjutan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Penggugat merupakan advokat yang sebelumnya juga menggugat UU Cipta Kerja, Viktor Santoso Tandiasa. Gugatan telah diregistrasi dengan nomor perkara 32/PUU-XXI/2023. Viktor mengaku khawatir frasa “gangguan lainnya” pada Pasal 431 dan 432 UU Pemilu, yang dapat dijadikan alasan pemilu susulan dan lanjutan, menjadi celah untuk penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut Viktor, “gangguan lainnya” telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan penyelenggaraan pemilu menjadi tertunda, padahal konstitusi telah mengatur dan menjamin bahwa pemilu dilakukan setiap 5 tahun sekali.
Viktor menganggap bahwa frasa “gangguan lainnya” bertentangan dengan pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan *Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Viktor menilai bahwa frasa tersebut dapat menjadi pintu masuk terhadap peristiwa apa pun yang terjadi, yang kemudian menjadi dasar dilakukannya pemilu susulan dan/atau pemilu lanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 431 dan Pasal 432 UU Pemilu. Viktor berharap supaya frasa “gangguan lainnya” ini dihapus oleh MK. Menurutnya, hal itu seharusnya dilakukan MK jika lembaga pengawal konstitusi itu “memiliki semangat yang sama, menghindari adanya penundaan pemilu”. Pemeriksaan perkara ini diharapkan dilakukan secara cepat oleh MK karena Pemilu 2024 berjarak tidak sampai setahun lagi.
