Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menolak usulan kepala daerah dipilih DPRD atau ditunjuk pemerintah pusat, yang disebut sebagai pilkada tidak langsung. Penolakan tersebut disampaikan dalam menanggapi usulan Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang mengusulkan adanya evaluasi sistem pilkada. Ia juga menyampaikan penolakan terhadap usulan Cak Imin yang ingin kepala daerah ditunjuk pemerintah pusat atau presiden.
Said Iqbal menjelaskan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD maupun pemerintah pusat justru mencederai semangat reformasi. Ia menilai biaya politik yang mahal tidaklah tepat untuk dijadikan alasan kepala daerah dipilih DPRD atau presiden. Menurutnya, putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah justru menjadi solusi mahalnya biaya politik.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, usulan kepala daerah dipilih DPRD menjadi opsi yang terbuka pada masa depan. Ia mengeklaim, pemilihan kepala daerah oleh DPRD masih dalam koridor konstitusi yang diatur dalam UUD 1945.