BRIN menyelenggarakan diskusi mengenai ‘Persiapan Partai Politik Menjelang Pemilu 2024: Tantangan dan Peluang’ pada Kamis (25/8). Dalam diskusi tersebut, Peneliti Senior Pusat Riset Politik BRIN, Firman Noor, mengatakan proses rekrutmen kader yang dilakukan partai politik menjadi salah satu hal yang harus dibenahi. Partai politik harus mampu melaksanakan proses rekrutmen yang baik, agar dapat menghadirkan daftar kandidat yang berkualitas dan pantas. Partai politik harus menguatkan demokrasi internal dan merit system di dalam proses rekrutmen. Menurut Firman, dalam proses rekrutmen, partai diharapkan menghindari praktek politik dinasti ataupun godaan oligarki. Firman menilai godaan oligarki saat ini semakin menguat.
Menanggapi itu politikus PDIP, Diah Pitaloka, mengatakan bahwa proses rekrutmen yang dilakukan PDIP berlangsung secara natural. Diah mengatakan kader merupakan orang yang punya perspektif, narasi, dan keinginan yang sama. Di situlah biasanya rekrutmen itu terjadi, kemudian nanti masuk ruang yang lebih formal, mengikuti pelatihan, lalu masuk ke dalam kepengurusan.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar mengatakan Partai Golkar mengutamakan kader yang terbangun dari dalam. Artinya sudah ada orang yang masuk dalam institusi organisasi yang ada di Partai Golkar secara sukarela ataupun rekrutmen seperti multi level marketing. Misalnya Partai Golkar memiliki sayap partai, yaitu KPPG dan AMPG, serta sayap organisasi AMPI yang diisi kader-kader muda. Masyarakat yang bergabung dengan Partai Golkar karena kehendaknya sendiri. Terkait dinasti politik, Nurul mengatakan bahwa dinasti politik tidak menjadi sesuatu yang haram ketika orang tersebut mempunyai komitmen dan mempunyai kapasitas dan kapabiltas.
