Pakar Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) menuding China melakukan praktik perbudakan terhadap orang-orang minoritas Uighur di Provinsi Xinjiang. Berdasarkan laporan pakar PBB di bidang perbudakan modern Tomoya Obokata yang melakukan wawancara dengan LSM, NGO, dan para korban di Xinjiang, ia memastikan sejumlah praktik kerja paksa dilakukan pada sejumlah sektor seperti pertanian dan manufaktur.
Salah satu cara dalam melangsungkan praktik kejahatan kemanusiaan itu adalah menjalankan pusat pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja di mana para korban ditahan hingga ditempatkan kerja. Sementara itu, para tahanan lain akan dilibatkan dalam transfer tenaga kerja dengan dalih mengentaskan kemiskinan, yang mana para pekerja itu akan ditempatkan pada sektor “pekerjaan sekunder atau tersier.”
Perhatian dunia terhadap praktik kerja paksa dan perbudakan yang terjadi di Xinjiang ini telah bergulir dalam waktu yang cukup lama. Pada 2018 lalu, laporan kelompok pemerhati HAM dunia ramai-ramai menuding China menempatkan setidaknya 1 juta warga Uighur dalam kamp penahanan yang dinilai seperti kamp konsentrasi. Di kamp tersebut, pemerintah China dituduh mendoktrin para etnis Uighur soal Partai Komunis dan sosialis di China. Mereka juga dilarang melakukan aktivitas agama. China telah lama mengklaim bahwa praktik yang terjadi di Xinjiang adalah program yang dirancang untuk melawan ekstremisme.
