Pelapor khusus hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar, Tom Andrews, mendesak ASEAN tak perlu mengundang junta Myanmar di semua pertemuan. Andrews kemudian membeberkan sejumlah aktivitas blok Asia Tenggara yang melibatkan junta Myanmar. Misalnya, ASEAN menunjuk perwakilan junta sebagai ketua konferensi Angkatan Udara pada 2023. Menurut dia, Tun Aung merupakan komandan yang bertanggung jawab atas serangan termasuk pesawat dan helikopter tempur di desa Myanmar. Pada Mei lalu, Panglima Angkatan Laut junta, Moe Aung, juga ditunjuk memimpin Pertemuan Kepala Angkatan Laut ASEAN 2024.
ASEAN, kata Andrews, mengklaim pertemuan tersebut hanya bersifat teknis dan tidak melanggar larangan. Andrews mengatakan Indonesia harus menunjukkan kepemimpinan, bersama negara-negara ASEAN lain dan tidak hadir jika undangan ke junta militer tidak dibatalkan. “Tindakan-tindakan seperti ini tidak hanya merusak kredibilitas ASEAN tetapi juga berfungsi melegitimasi junta dan memperpanjang penderitaan rakyat Myanmar,” ujar dia. Ia juga menyoroti pertemuan yang diinisiasi Thailand pada pekan ini. Rapat itu dihadiri sejumlah perwakilan tujuh negara anggota ASEAN termasuk junta, China dan India.
“[Ini] dapat menimbulkan dampak yang berbahaya, yaitu melegitimasi junta dan merongrong persatuan ASEAN,” ucap Andrews. Melegitimasi junta militer, lanjut ia, merupakan pengkhianatan terhadap rakyat Myanmar dan sebuah kesalahan besar. Menurut Andrews, sudah saatnya mempertimbangkan opsi-opsi alternatif memecahkan persoalan yang telah lama buntu. “ASEAN harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk menuntut pertanggungjawaban junta atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan pengabaian terhadap pelaksanaan Konsensus Lima Poin,” ujar dia.
