Pengembangan transportasi publik rendah emisi dinilai kian mendesak di tengah sederet tantangan yang ada. Bus listrik bisa menjadi pilihan menekan emisi sekaligus kemacetan di perkotaan.
Upaya mendorong masyarakat beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik dinilai positif untuk menekan emisi gas rumah kaca. Namun, pengembangan transportasi publik berbasis listrik dianggap lebih urgen untuk menekan emisi sekaligus mengatasi kemacetan.
Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Novia Xu, berpendapat, penambahan kendaraan listrik positif guna menekan emisi dari sektor transportasi. Namun, pengembangannya perlu didorong untuk transportasi publik. Misalnya mengganti bus kota dengan EV (kendaraan listrik), selain memastikan fasilitas pejalan kaki lebih utuh, tak hanya di daerah perkotaan. Sebab, the best energy (energi terbaik) adalah zero energy (nol energi). Peningkatan pemanfaatan transportasi publik lebih baik dalam mendukung transisi energi, tutur Novia yang juga peneliti pada Climate Policy Unit CSIS.
Pengembangan transportasi publik rendah emisi semakin mendesak di tengah gejolak harga BBM. Hal itu terkait gejolak harga minyak mentah dunia serta beban subsidi mengingat Indonesia merupakan negara pengimpor bersih (net importer) minyak mentah. Apalagi, kenaikan harga BBM berdampak pada inflasi.
Transportasi publik yang kuat, bisa menjadi cara pemerintah menjaga daya tahan ekonomi masyarakat ketika resesi. Ambil contoh di negara maju, seperti Selandia Baru, pemerintah memberikan bantuan berupa transportasi publik gratis ketika harga BBM naik. Sejumlah upaya dapat didorong untuk meningkatkan gairah masyarakat memanfaatkan transportasi massal publik. Misalnya, retrofit atau pembaruan perkotaan yang lebih ramah lingkungan, lalu meningkatkan pelibatan swasta untuk insentif pendanaan. Kerja sama luar negeri juga dapat membantu pengadaan atau produksi bus listrik.
Novia Xu menambahkan, hal yang membuat peralihan ke kendaraan listrik belum sesuai harapan adalah karena teknologi yang masih relatif mahal. Tantangan itu tidak bisa ditanggung sendiri oleh pemerintah. Pelaku swasta perlu terlibat. Namun, minat pelaku usaha relatif belum banyak karena pasar belum terbangun.
