Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan, dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, restrukturisasi kementerian menjadi langkah penting yang diambil. Namun, Ombudsman menilai dampak restrukturisasi terhadap pelayanan publik masih sulit diukur. Pasalnya, struktur kementerian baru ini baru selesai disusun pada Januari 2025. Demikian juga pemantauan terhadap pelaksanaan program andalan Prabowo-Gibran, yaitu, makan siang bergizi gratis masih sulit dilakukan.
Najih menjelaskan, saat ini pihaknya masih meneruskan pemantauan terhadap implementasi program pemerintah, termasuk makan siang bergizi gratis. Adapun terkait aduan masyarakat, Ombudsman mencatat peningkatan laporan masyarakat terkait pelayanan publik. Pada 2024, terdapat 10.846 laporan, atau naik 28 persen dari tahun sebelumnya.
Najih menjelaskan, jenis maladministrasi yang paling banyak dilaporkan meliputi penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, dan penyimpangan prosedur. Ombudsman telah memberikan lima rekomendasi terkait maladministrasi. Dari lima rekomendasi tersebut, satu rekomendasi di Kabupaten Gunung Kidul telah dilaksanakan, sementara empat lainnya masih dalam tahap monitoring.
