Peningkatan kuota pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton telah mendapat persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun sayangnya, realisasinya nol sampai saat ini. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa upayanya untuk menambah subsidi pupuk menjadi 9,55 juta ton belum mendapat titik terang, meskipun sudah diberi lampu hijau oleh Presiden Joko Widodo. Amran merasa prihatin karena kebutuhan pupuk petani belum juga terpenuhi meskipun kondisi pertanian negara sedang lesu akibat El Nino.
“Dari 9,55 (juta ton pupuk) kita sempat swasembada beberapa kali kemudian terus turun. 2024 hanya separuh. Sehingga tadi jatah pupuk hanya setengah, sepertiga, dan seterusnya. Tidak mungkin pertumbuhan padi, jagung, dan tanaman pangan bisa tumbuh dengan baik kalau jatah pupuknya dikurangi separuh dari total. Bahkan ini paling ekstrem: pupuk NPK dan pupuk SP-36 dihilangkan (dari anggaran). Ini tidak pernah terjadi di dunia pertanian. Baru terjadi tahun ini,” ucap Amran di ruang rapat Komisi IV DPR di Jakarta, Rabu (13/3/2014). Padahal, menurutnya, kenaikan anggaran subsidi pupuk ini telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menyebut, jumlah subsidi pupuk 4,7 juta ton pada 2023 akan ditingkatkan menjadi 9,5 juta ton. Keputusan tersebut tertuang dalam hasil Sidang Kabinet Paripurna.
Meskipun sudah disetujui oleh Presiden Jokowi, namun kenyataannya kenaikan jumlah pupuk belum juga direalisasikan. “Sudah disetujui sejak Desember. Tapi realisasinya sampai hari ini persetujuannya belum datang. Presiden sudah dua kali setuju pada saat ratas dan rakortas tetapi realisasinya sampai ini tidak ada,” tambahnya. Alhasil, Kementerian Pertanian belum dapat menindaklanjuti persoalan pupuk hingga ke pemerintah daerah. “SK-nya belum ada. Sehingga kalau kami mengirim surat ke bupati dengan gubernur itu bisa bermasalah hukum bagi kami. Kami kejar ini karena ini 100 juta seluruh petani kita,” pungkasnya.
