Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyampaikan kekahwatiran akan terganggunya stabilitas pemerintahan pascadeklarasi bakal calon presiden 2024 dari Partai Nasdem. Hasto mengatakan PDI-P tidak intervensi kedaulatan partai lain, tetapi jangan sampai skala prioritas yang disampaikan Pak Jokowi kemudian bergeser menjadi kontestasi pilpres terlalu dini, apalagi yang dicapreskan itu punya policy yang berbeda dengan Pak Jokowi.
Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali mengatakan, deklarasi bakal capres dan keberadaan Nasdem di koalisi pemerintahan merupakan dua hal berbeda yang tidak berpotensi memunculkan konflik kepentingan. Sejak 2014 hingga 2024, pihaknya berkomitmen dalam mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan, komitmen itu juga tidak dilepaskan ketika Ketua Umum Nasdem Surya Paloh memutuskan untuk memilih Anies sebagai bakal capres.
Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana memprediksi, tidak ada dampak signifikan yang akan terjadi jika Nasdem memutuskan untuk mengubah haluan politiknya. Sebab, parpol tersebut saat ini tidak menempati kursi menteri yang termasuk di lingkaran inti pemerintahan. Menurut Aditya, manuver Nasdem akan lebih berbahaya jika hal itu menginspirasi parpol anggota koalisi lainnya, yang sudah bergabung membentuk koalisi baru untuk menghadapi Pilpres 2024.
