Muktamar PPP April 2025, Calon Ketua Umum Bukan Kader Dipersoalkan

Mukernas II PPP telah selesai digelar pada Sabtu (14/12/2024) malam. Setidaknya ada tiga keputusan dari Mukernas yang mengusung tema ”Transformasi PPP untuk Indonesia” itu. Pertama, PPP harus bertransformasi menjadi partai yang makin solid dan dekat dengan rakyat seusai tak lolos ke parlemen pada Pemilu 2024. Keputusan kedua, Muktamar PPP akan digelar pada April 2025. Kepastian mengenai waktu dan tempat diserahkan kepada DPP PPP. Keputusan ketiga yang disepakati adalah tidak adanya perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

Plt Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, mengatakan, dengan tidak adanya perubahan AD/ART, penyelenggaraan Muktamar X tetap akan menggunakan AD/ART yang lama. Hal ini berarti para calon yang ingin maju sebagai ketua umum PPP harus sudah pernah menjabat sebagai pengurus harian DPP atau ketua dewan pimpinan wilayah (DPW) sekurang-kurangnya selama satu periode. Mardiono mengakui, di Mukernas II PPP sempat ada dinamika soal boleh atau tidaknya mengubah AD/ART untuk menjadi acuan dalam pemilihan ketua umum PPP nanti di Muktamar X.

Hal ini berbeda dengan pernyataan Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Romahurmuziy. Sebelumnya, Rommy menilai sudah saatnya dibutuhkan peremajaan di tubuh PPP. PPP harus mau menerima calon-calon ketua umum yang berasal dari luar PPP. Bahkan, menurut dia, bukan tidak mungkin AD/ART partai diubah untuk bisa mengakomodasi pihak eksternal menjadi ketua umum PPP. Rommy sempat membeberkan ada empat nama yang kuat dicalonkan sebagai ketua umum PPP. Dua nama dari internal PPP adalah mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP Sandiaga Salahuddin Uno. Lalu, dari luar PPP, ada Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Dudung Abdurachman.

Search