Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran infrastruktur pendidikan dalam APBN. Ia menilai polemik yang membenturkan MBG dengan pembangunan sarana pendidikan tidak proporsional, karena alokasi anggaran pendidikan selalu meningkat setiap tahun sesuai amanat konstitusi yang menetapkan minimal 20 persen dari belanja negara untuk sektor pendidikan. Seiring meningkatnya volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), nominal anggaran pendidikan juga terus naik, sehingga strategi pengalokasian sebagian anggaran untuk MBG tidak dapat dianggap sebagai pengurangan komitmen terhadap infrastruktur pendidikan.
Menurut Misbakhun, pemerintah menerapkan pendekatan kebijakan lintas sektor pada penganggaran MBG yang menyasar hampir 84 juta penerima manfaat, dengan mayoritas anak usia sekolah. Strategi ini dilakukan dengan menyesuaikan fungsi anggaran dengan tujuan program, yakni memperkuat gizi anak-anak sebagai bagian dari dukungan terhadap sektor pendidikan. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah dalam mengoperasionalkan APBN dan justru mencerminkan strategi alokasi yang cermat untuk memperluas jangkauan manfaat, bukan kesalahan alokasi anggaran.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya telah membantah narasi MBG memangkas anggaran pendidikan yang berdampak pada sekolah dan kesejahteraan guru. Dia memastikan anggaran pendidikan 2026 telah disepakati pemerintah dan DPR, dengan seluruh program strategis tetap berjalan, seperti Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar (PIP). Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga memperluas akses pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat, renovasi sekitar 16.000 sekolah dengan anggaran Rp17 triliun pada 2025, serta percepatan digitalisasi pembelajaran melalui distribusi 280.000 televisi digital.