Minim Insentif, DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kelas Menengah

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit meminta pemerintah untuk memberikan dukungan yang lebih seimbang terhadap berbagai kelas ekonomi. Pasalnya, Dolfie mengatakan bahwa pemberian insentif fiskal selama ini lebih banyak difokuskan pada masyarakat kelas bawah dan atas. Padahal, kondisi kelas menengah turut mempengaruhi kondisi perekonomian domestik. “Selama ini [intervensi] yang paling banyak adalah [untuk masyarakat] miskin, rentan miskin. Kelas menengah, menuju kelas menengah mungkin tergantung dari tetesan dari kelas atas,” katanya dalam siaran pers, Kamis (29/8/2024).

Dolfie meminta adanya kejelasan intervensi dari pemerintah terhadap setiap kelas masyarakat, termasuk dari sisi anggaran. Hal itu menurutnya dapat menunjukan keberpihakan dari pemerintah. Dia mengingatkan bahwa ketidakstabilan pada kelas menengah dapat berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan, sebagaimana terlihat pada krisis ekonomi 1998. Menurutnya, kebijakan pemerintah di masa depan harus lebih memperhatikan keseimbangan antara berbagai kelas ekonomi untuk mencegah masalah serupa. “Bahwa bansos perlu, kelas menengah juga perlu diurus. Kalau nggak nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan juga. 1998 kan karena kelas menengahnya yang terganggu, bukan karena kelas atas dan kelas bawah,” jelas dia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase masyarakat Indonesia berada pada kelas pengeluaran menuju kelas menengah adalah sebanyak 49,22% dan 17,3% masuk pada kategori kelas menengah. Sementara itu, masyarakat rentan miskin diperkirakan sebanyak 24,23% dan masyarakat miskin menempati proporsi 9,03%. Kelas pengeluaran untuk kelas atas hanya sebesar 0,38% atau diperkirakan sekitar 1 juta jiwa. Adapun, BPS mencatat sebanyak 9,4 juta masyarakat kelas menengah turun kelas ke kelompok aspiring middle class selama 2019 hingga 2024.

Search