Pemerintah Kamboja memperlihatkan sikap yang berbeda dengan sejumlah negara anggota ASEAN lainnya dalam urusan Myanmar. Hal ini terbukti saat Perdana Menteri Hun Sen, yang saat ini bertugas sebagai Ketua ASEAN 2022, terbang bersama sejumlah pejabat tinggi lainnya ke Myanmar. Walaupun diakui hanya kunjungan negara tetangga yang baik. Namun, posisinya sebagai Ketua ASEAN, di mata banyak pihak dan dalam kaca mata diplomasi, dianggap sebagai “pengakuan” ASEAN terhadap keberadaan junta. Presiden Joko Widodo, dalam perbincangan dengan Hun Sen via telepon, menegaskan pentingnya implementasi lima butir konsensus ASEAN yang telah disepakati saat para pemimpin ASEAN bertemu pemimpin Tatmadaw, Jenderal Min Aung Hlaing di Jakarta, 24 April 2021. Presiden Jokowi menyampaikan pelaksanaan lima poin konsensus tidak digunakan untuk mendukung peta jalan militer Myanmar yang dijadikan syarat Tatmadaw untuk mau melaksanakan isi kesepakatan tersebut.
Pengamat hubungan internasional sekaligus pendiri Synergy Policies Dinna Prapto Raharja mengatakan Kamboja sebenarnya terlihat khawatir jika kritis terhadap Tatmadaw, akan menjadi bumerang ke Hun Sen yang notabene adalah tokoh militer yang kini paling lama berkuasa di ASEAN. Dalam pandangan Kamboja, Keketuaan ASEAN tidak sekadar simbol tapi juga power agenda dan power convening. Pengamat ASEAN dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dafri Agussalim, mengatakan Kamboja memiliki ketergantungan pada China, sehingga ketika negara-negara ASEAN tidak mampu mendorong kemajuan dan pemerataan ekonomi di kawasan, peran itu akan diambil oleh aktor luar, dalam hal ini China. Deepak Nair, asisten profesor Ilmu Politik pada Universitas Nasional Singapura (NUS), dikutip dari laman New Mandala mengatakan, untuk bisa menyelesaikan persoalan Myanmar, diplomasi ASEAN membutuhkan kreativitas, untuk menyelesaikan persoalan Kamboja.
Negara-negara ASEAN harus keluar dari rutinitasnya dan mencari jalan tengah yang bisa disepakati oleh semua pihak untuk menyelamatkan rakyat Myanmar. Usulan pembentukan troika perlu dikawal oleh Indonesia. Troika yang terdiri dari Menlu Indonesia sebagai calon Ketua ASEAN 2023, Menlu Brunei dalam kapasitas mantan Ketua ASEAN dan Utusan Khusus untuk Myanmar saat ini yang didukung oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, menunjukkan adanya keinginan Kamboja untuk mendapat dukungan dari Indonesia. Selain troika, yang perlu didekati juga adalah China. Negara-negara ASEAN diharapkan bisa membuka komunikasi dengan China untuk membantu organisasi ini menyelesaikan persoalan Myanmar. Dengan keuntungan yang dimiliki oleh ASEAN, sebagai pasar dan mitra politik – apalagi dalam situasi rivalitas dengan Amerika Serikat di kawasan Indo Pasifik, China diharapkan bisa “memainkan pengaruhnya” terhadap junta agar mau mengembalikan demokrasi pada rakyat Myanmar.
