Presiden Joko Widodo menyatakan masih berkomunikasi dengan organisasi internasional terkait pengungsi Rohingya yang terus berdatangan ke Indonesia. Salah organisasi internasional yang diajak berdiskusi adalah United Nations High Commissioner for Refugees/UNHCR. Komunikasi ini dilakukan mengingat pengungsi terus berdatangan dan masyarakat lokal telah menolak kehadiran mereka. “Kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional. UNHCR dan lain-lain untuk karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya,” kata Presiden Joko Widodo di Stasiun Pompa Ancol Sentiong, Jakarta Utara, Senin (11/12/2023). Sembari melakukan diskusi, pemerintah Indonesia saat ini masih menampung pengungsi-pengungsi tersebut.
Belakangan terungkap, terdapat agen yang menyelundupkan pengungsi Rohingya itu dari kamp Bangladesh ke Kabupaten Pidie, Aceh dengan sejumlah bayaran. Sejumlah agen itu telah diamankan pihak kepolisian dan menjalani pemeriksaan. Sindikat TPPO ini juga disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Mereka adalah korban mafia TPPO yang telah menjual harta bendanya untuk biaya penyelundupan. Mereka dijanjikan kehidupan yang lebih layak.
Indonesia sendiri belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi dan Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi. Sementara itu, dampak sosial sudah muncul di masyarakat dan berpotensi berkepanjangan bila dibiarkan. Meski demikian, kata Yasonna, pemerintah sudah cukup melakukan banyak upaya baik dalam menampung pengungsi Rohingya. “Di kita ini sekarang ada hampir 13.000-an ribuan lebih pengungsi, Afghanistan, Iran, yang terakhir Rohingya,” kata Yasonna.
