Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menyatakan penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan politik tingkat nasional dan pendekatan menyeluruh yang melibatkan berbagai komponen bangsa. Diketahui sepanjang 2025, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata di Papua, serta 26 kasus hingga April 2026.
Tindakan kekerasan yang terjadi di Papua harus dicegah agar tidak memperburuk persepsi global terkait kondisi HAM di Indonesia. Peristiwa kekerasan tersebut semakin cepat diketahui publik dan menjadi perhatian nasional dan internasional disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi.
Berdasarkan catatan organisasi kemanusiaan baik domestik maupun internasional sampai dengan Mei 2026 terindikasi adanya peningkatan eskalasi. Setidaknya dalam sebulan, kurang lebih 20 orang meninggal dalam peristiwa di Dogiyai, Yahukimo, Puncak Papua, Timika, dan Tembagapura.