Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini merespons soal kekhawatiran PHK massal pegawai honorer imbas efisiensi anggaran negara Rp306 triliun. Rini mengungkapkan efisiensi pekerja sendiri, masuk ke dalam kebijakan instansi terkait. Karenanya, ia mengaku tak bisa ikut campur melakukan intervensi. Ia mengungkapkan pihaknya mengeluarkan banyak kebijakan agar setiap instansi bisa memfinalisasi data honorer di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pasalnya, honorer yang terdata di BKN sendiri saat ini sudah difasilitasi untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui seleksi CASN. Selain itu, pihaknya juga memastikan semua honorer yang mendaftarkan diri lewat seleksi CASN diangkat sebagai PPPK maupun PPPK Paruh Waktu sehingga tidak ada honorer yang tidak lolos. Kendati, ia menekankan, honorer yang diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu adalah mereka yang masuk ke dalam data BKN.
