Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan reformasi birokrasi tematik ditujukan untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan investasi, digitalisasi, belanja produk dalam negeri, hingga pengendalian inflasi. “Penilaian reformasi birokrasi kami (Kemenpan RB) ubah menjadi reformasi birokrasi tematik. Pertama, jika sebelumnya fokus di hulu atau tata kelola internal birokrasi, sekarang fokus pada penyelesaian problem hilir rakyat, seperti kemiskinan, inflasi, dan sebagainya,” ujar Anas dalam Peluncuran Reformasi Birokrasi Tematik di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (2/3).
Berikutnya, lanjut dia, perubahan kedua adalah apabila dulu penilaian reformasi birokrasi mengharuskan instansi pemerintah mengisi 259 komponen pertanyaan dan mengunggah ribuan dokumen, namun saat ini mereka hanya perlu berfokus pada 26 indikator hasil, seperti angka kemiskinan, laju inflasi, dan besarnya belanja APBD untuk produk dalam negeri. Menurutnya, perubahan-perubahan itu dimunculkan demi menghadirkan reformasi birokrasi (RB) yang lebih berdampak pada rakyat.
Dia menambahkan perubahan peta jalan reformasi birokrasi yang dicanangkan Kemenpan RB, di antaranya meliputi penajaman rencana tujuan, pemilihan kegiatan utama yang lebih fokus, memberi dampak, berfokus pada reformasi birokrasi tematik, dan penajaman indikator penilaian reformasi birokrasi “Inilah reformasi birokrasi tematik yang saat ini kami dorong, yang ke depan kami ingin membumikan reformasi birokrasi tematik. Kinerja penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, belanja produk dalam negeri, manajemen inflasi, harus semakin detail, dan jelas. Hulu ke hilir harus jelas siapa mengerjakan apa,” ujar dia. Di samping itu, tambah Anas, pemerintah daerah harus berani mengambil terobosan. Ia menekankan pengukuran kinerja birokrasi sepatutnya didasarkan pada dampaknya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan investasi.