Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) secara intensif mempersiapkan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Persiapan tersebut meliputi aspek sumber daya manusia (SDM) dan tata kelola pemerintahan. Sekitar 12.000 pegawai dari berbagai tingkatan dari 38 kementerian/lembaga (K/L), akan dipindahkan secara bertahap ke IKN hingga Desember 2024. “Penentuan jumlah pegawai ASN instansi pusat yang akan dipindahkan ke IKN dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan beberapa prinsip, seperti (memperhatikan) skala prioritas peran atau tugas dan fungsi K/L untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas, di Jakarta, Senin (19/2/2024).
Sementara itu, perihal hunian bagi para ASN, pihak terkait masih terus berkoordinasi. Harapannya adalah para ASN akan mendapatkan unit hunian apartemen atau rumah susun yang bersifat kedinasan, sehingga mereka tidak perlu membayar sewa. Hal tersebut merupakan bentuk apresiasi bagi pegawai ASN, mengingat belum tersedianya dukungan infrastruktur dan kebutuhan pokok yang lengkap seperti di Jakarta saat tahap awal pemindahan ke IKN.
Selain itu, lanjutnya, Kemenpan-RB juga terus berkoordinasi untuk memastikan ketersediaan infrastruktur pendukung seperti ruang kantor, infrastruktur jaringan, dan sistem yang diperlukan untuk mengoptimalkan peran pegawai ASN di IKN serta efektivitas komunikasi dengan kantor yang masih berada di Jakarta. Selain menerapkan konsep kota pintar atau smart city juga didukung dengan green design, green building, serta green open space. Anas menjelaskan bahwa penerapan shared services di IKN, yaitu berupa pusat pelayanan berbagi pakai dilakukan secara efektif melalui sistem kerja yang fleksibel dan kolaboratif.