Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi menguraikan tiga aspek yang menjadi fokus dalam penanganan tantangan keamanan di kawasan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean). “Pertama adalah perlunya menangani tantangan keamanan baru,” kata Menlu Retno dalam Pertemuan Ke-27 Dewan Masyarakat Politik-Keamanan Asean (APSC) di Jakarta, Senin (4/9). Pertemuan ke-27 APSC tersebut digelar dalam rangkaian acara konferensi tingkat tinggi (KTT) ke-43 Asean yang digelar di Jakarta pada 5-7 September 2023.
Dia juga menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia telah berhasil menangani sebanyak 2.061 kasus perdagangan manusia yang dilakukan melalui penipuan daring selama tiga tahun terakhir. “Indonesia lebih lanjut berhasil menangani sekitar 700 kasus lebih, dan itu merupakan jumlah yang sangat besar,” kata Menlu Retno. Untuk itu, ia menilai perlu ada pendekatan yang lebih komprehensif untuk memberantas tindak pidana perdagangan manusia, termasuk dengan menyelesaikan Perjanjian Ekstradisi Asean yang telah lama tertunda.
Sementara itu, laporan Interpol menyebutkan bahwa total kerugian akibat kejahatan siber meningkat 15 persen per tahun hingga 2025. Untuk itu, Retno menilai perlu ada langkah konkret untuk mengatasi permasalahan itu, termasuk dengan memperkuat pengelolaan perbatasan, kerja sama keamanan siber di kawasan, serta memberikan bantuan hukum timbal balik yang efektif dan efisien. Selanjutnya, langkah kedua yang dinilai penting dalam penanganan isu keamanan di kawasan Asean adalah perlunya mendorong kemajuan dalam penanganan hak asasi manusia (HAM). Selain itu, langkah ketiga yang dinilai penting dalam penanganan isu keamanan di kawasan Asean adalah perlunya meningkatkan kerja sama maritim. “Kawasan Indo-Pasifik yang luas menyimpan potensi yang strategis. Namun, kepentingan negara-negara besar di dunia dapat membahayakan perdamaian dan stabilitas kawasan kita,” kata dia.