Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, fokus kebijakan pemerintah saat ini untuk menjaga daya beli dan melindungi masyarakat menengah belum optimal. Maka dari itu, Ia menyebut bahwa pihaknya akan terus mengkalibrasi kebijakan-kebijakan khusus untuk masyarakat kelas menengah agar kebijakan yang diberikan nantinya bisa akurat dan sesuai dengan kebutuhan. “Persoalan middle class ini sesuatu yang memang perlu untuk terus dikalibrasi kebijakan-kebijakannya,” tutur Sri Mulyani dalam acara seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024, Jumat (22/12).
Sri Mulyani mengatakan, sejauh ini pemerintah memang fokus untuk menangani perekonomian masyarakat miskin atau tidak mampu, yang tergolong ke dalam 20% kelas terbawah. Kebijakan yang dituangkan pemerintah di antaranya dengan menggelontorkan berbagai bantuan sosial. Sedangkan kelas menengah belum ada fokus kebijakan dalam APBN. Alasan belum ada kebijakan khusus untuk masyarakat kelas menengah adalah karena jangkauannya cukup besar. “Kalau kita bicara persentil 3 sampai 7 itu variasi dari behaviornya beda-beda, dan daya belinya juga beda-beda,” ungkapnya.
Meski begitu, Sri Mulyani menyampaikan, yang bisa dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat kelas menengah saat ini adalah dengan memastikan seluruh sektor pelayanan publik terjangkau dan kualitasnya yang baik. Misalnya di bidang Pendidikan, infrastruktur, pengelolaan sampah, air bersih, dan listrik, internet, disediakan pemerintah dengan baik. “Itu menjadi kebutuhan middle class, mereka membutuhkan itu tapi mereka tidak punya daya beli yang besar juga, makanya itu harus tersedia dan terjangkau dan mereka mulai tuntut kualitas,” tambahnya.
