Presiden terpilih Prabowo Subianto menggagas program Sekolah Rakyat sebagai upaya strategis untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar memperoleh akses pendidikan berkualitas secara gratis. Sekolah Rakyat diselenggarakan dalam bentuk sekolah berasrama (boarding school) dengan seluruh biaya pendidikan termasuk seragam, makan, asrama, dan perlengkapan belajar ditanggung negara melalui Kementerian Sosial.
Pada tahun ajaran 2025/2026, pemerintah menargetkan pendirian 200 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, dengan 100 sekolah didanai APBN melalui Kementerian PUPR dan 100 lainnya melalui kolaborasi dengan sektor swasta, Kementerian BUMN, dan Mensesneg. Sebanyak 63 sekolah mulai matrikulasi pada 14 Juli 2025, disusul 37 sekolah lainnya pada akhir bulan. Sekolah Rakyat dirancang dengan sistem asrama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung pemenuhan gizi siswa secara rutin.
Program ini diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, termasuk anak jalanan, dengan seleksi berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTTSEN) dan terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi nyata untuk pemerataan pendidikan yang bermutu bagi seluruh anak bangsa, tanpa terkecuali.
