Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyatakan bahwa masalah operasi tangkap tangan (OTT) menjadi tanggung jawab dari masing-masing. Kemendagri tidak punya kewenangan mengawasi 24 jam, karena mereka dipilih oleh rakyat maka seharusnya rakat memilih pemimpinnya yang berintegritas.
Apabila kejadiannya terus berulang maka yang harus diperhatikan adalah sistemnya. “Perlu kita perhatikan sistemnya, sehingga orang itu yang mungkin orang baik, menjadi tidak baik karena sistem yang tidak baik,” katanya. Sistem ini bisa berkaitan pada sistem penggajian ataupun sistem rekrutmen calon kepala daerah yang berbiaya tinggi.
Terkait OTT berulang beliau menyampaikan bahwa, ukuran keberhasilan dari aparat penegak hukum itu bukan menangkap banyak pelaku tipikor namun apabila berhasil menghasilkan kepala daerah yang tidak melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan. Prinsip “keep them out of jail” adalah sebuah pendekatan yang perlu diperkuat, bukan hanya penindakan, namun juga pencegahan.
Melalui kegiatan Rakernas XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), seharusnya dapat memberi ide agar tidak terjadi pelanggaran kepala daerah.