Keamanan data digital di dalam negeri dinilai rentan karena sudah beberapa kali terjadi kebocoran baik dari sisi pemerintah maupun swasta yang mengumpulkan hingga mengelola data masyarakat. Banyak kalangan menilai Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi sasaran empuk para peretas. Saat ini, banyak urusan yang mulanya harus dilakukan secara tatap muka kini bisa melalui jaringan internet. Akan tetapi, hal itu juga menjadi persoalan karena setiap saat berbagai data penduduk dikumpulkan dan diolah menjadi bentuk digital. Data digital menjadi incaran para peretas di berbagai belahan di dunia, untuk dijual kepada siapa saja yang berminat memilikinya.
Praktisi keamanan siber dari Vaksin.com, Alfons Tanujaya, kebocoran data adalah risiko yang harus dihadapi oleh pengumpul dan pengelola data. Potensi kebocoran data bisa ditekan jika pemerintah mempunyai sumber daya dan kemampuan yang cukup dalam hal pengelolaan dan pengamanan. Pemerintah juga harus mengubah sistem pengelolaan data masyarakat supaya berkelanjutan dan tidak terjadi kekosongan pemeliharaan dan perawatan dari segi perangkat keras dan lunak, serta keamanannya.
Alfons menilai sudah seharusnya pemerintah menempatkan orang-orang yang kompeten di lembaga-lembaga pembuat kebijakan terkait dengan pengumpulan dan pengelolaan data digital. Disarankan pemerintah untuk mempertimbangkan dengan baik dalam menunjuk penanggung jawab instansi, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan data digital penting.
