Wacana hak angket yang berawal dari pernyataan Ganjar yang menganggap perlunya penyelidikan dugaan kecurangan pada Pilpres 2024, didukung Koalisi Perubahan. Namun demikian, Koalisi Perubahan sejauh ini masih menunggu keseriusan PDI-P atas usulan hak angket.
Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid, menyatakan bahwa untuk merealisasikan wacana tersebut, langkah konkrit perlu ditunjukkan fraksi PDI-P di DPR RI. Keseriusan itu diperlukan PKB untuk menentukan apakah bakal memberikan dukungan mendorong hak angket atau tidak. Hasanuddin menegaskan bahwa PDI-P dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tak bisa hanya menyatakan ajakan saja, tetapi harus menunjukkan sikap politik nyata di parlemen. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menilai, untuk menggulirkan hak angket, kepastian semuanya ada pada PDI-P sebagai partai dengan fraksi terbesar.
Di lain kesempatan, Ganjar menyatakan bahwa usulan hak angket DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 bukan lah sebuah gertakan. Ganjar menilai, langkahnya meminta PDI-P dan PPP menggulirkan hak angket hal yang biasa dalam dunia parlemen di Indonesia.
