Politik dan kebijakan publik Indonesia hari ini menunjukkan sebuah jukstaposisi yang tajam antara semrawutnya tata kelola pemerintahan dan reaksi masyarakat akar rumput terhadapnya.
Meski indeks korupsi turun ke skor 34 dan skandal mega korupsi mencuat, survei menunjukkan mayoritas masyarakat akar rumput tetap puas dengan pemerintah. Fenomena ini dijelaskan melalui konsep learned helplessness, di mana trauma sosial-politik akibat janji kampanye yang tak terpenuhi, pelayanan publik buruk, dan pungutan liar membuat publik merasa bersuara atau diam hasilnya sama saja. Nilai budaya seperti nrimo ing pandum dan pakkubawanni turut memperkuat sikap pasrah dan apatis.
Oleh karena itu, simpul fatalisme dan apatisme politik akar rumput ini harus diurai dengan cara memangkas jarak psikologis tersebut. Kita perlu menggeser fiksasi dari politik nasional yang terlalu makro, menuju apa yang bisa kita sebut sebagai ”Lokalisasi Atensi Publik”. Sasaran kritik dan energi pengawasan publik harus didesentralisasikan kembali ke ruang-ruang terdekat yang dampaknya bisa langsung dirasakan. Dengan pengalaman kolektif bahwa aksi lokal membawa perubahan nyata, masyarakat dapat dikondisikan ulang untuk kembali percaya pada kekuatan politiknya.