Kongres VI PDI Perjuangan yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center pada Sabtu (2/8/2025) secara resmi mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP untuk periode 2025–2030. Dalam pidato penutupannya, Megawati menegaskan bahwa PDIP tidak akan bergabung dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, namun juga tidak memilih menjadi oposisi. Menurutnya, dalam sistem presidensial Indonesia, tidak dikenal istilah oposisi atau koalisi seperti di sistem parlementer. PDIP memilih mengambil posisi sebagai penyeimbang konstitusional yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, dengan tetap berpijak pada Pancasila, konstitusi, dan kepentingan rakyat. “PDIP adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional,” tegas Megawati.
Megawati juga menekankan pentingnya militansi kader partai untuk tetap menyatu dengan rakyat dan tidak terjebak pada pencitraan politik semata. Ia memperingatkan agar partai tidak dijadikan alat mencari kekuasaan atau kekayaan pribadi. Ketua DPP PDIP Said Abdullah memperkuat pernyataan Megawati, menyebut bahwa PDIP akan mendukung program pemerintah yang berpihak kepada rakyat, namun tetap bersikap kritis bila ada penyimpangan. “Kami akan mendukung pemerintah sebagai sparring partner, sebagai penyeimbang, bukan oposisi,” ujarnya. Sikap ini mencerminkan peran PDIP sebagai partai ideologis yang tetap konsisten menjaga nilai-nilai perjuangan dan kedaulatan rakyat tanpa harus berada dalam kabinet pemerintahan.