Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI meminta masyarakat harus siap menghadapi berbagai ancaman krisis, termasuk krisis pangan. Gubernur Lemhanas, Andi Widjajanto, mengatakan perlunya kesiapan masyarakat karena selama ini yang menjadi masalah adalah banyak yang tidak sadar kalau sedang menuju krisis. Bicara ketahanan pangan, Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, menyebut banyak sekali masalah yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain, antara lain seperti lahan pertanian produktif yang terus menyusut, berkurangnya jumlah tanah persawahan, maraknya alih fungsi tanah persawahan, dan banyak hal lainnya yang perlu menjadi perhatian kita semua.
Menanggapi ancaman krisis tersebut, Peneliti Departemen Ekonomi dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Adinova Fauri, mengatakan pemerintah harus meningkatkan produksi pangan domestik, termasuk menjaga kelancaran arus produksi dan distribusi barang serta jasa antarwilayah di seluruh Indonesia, khususnya bahan pangan seperti beras dan sembako yang memiliki bobot besar dalam perhitungan inflasi. Pemerintah juga perlu mempercepat adopsi teknologi di sektor pertanian dan perkebunan. Penambahan lahan bukan satu-satunya opsi yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
Hal yang tak kalah penting, adalah reformasi institusi. Setiap kebijakan pangan perlu diintegrasikan pada suatu sistem dalam institusi yang baik, sehingga ketahanan pangan terus terjaga. Pembentukan dan penetapan early warning indicators dapat menjadi awal untuk menjaga pemenuhan kebutuhan domestik. Badan Pangan Nasional harus mendorong transformasi tata kelola kebijakan pangan yang lebih baik. Pengamat pertanian dari UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya, Ramdan Hidayat, mengatakan ancaman krisis pangan sangat nyata dan hanya pertanian berkelanjutan yang dapat menjadi solusi untuk antisipasi krisis ke depan.
