Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia atau APPI memperkirakan, masalah pupuk subsidi yang terjadi pada tahun ini dan memengaruhi produksi pangan akan terulang pada tahun depan. APPI menilai, masalah utama pupuk subsidi yakni minimnya dana pemerintah untuk subsidi pupuk belum diperbaiki. Pemerintah mengajukan volume pupuk subsidi pada tahun ini sejumlah 7,9 juta ton. Namun Badan Anggaran DPR hanya menyetujui anggaran senilai Rp 25,2 triliun atau setara dengan 6,9 juta ton. “Permasalahan pupuk ini sub masalah. Jadi, untuk menyelesaikan masalah pupuk akan lebih komprehensif jika diikuti penyelesaian masalah produksi pertanian lain,” kata Sekretaris Jenderal APPI Achmad Tossin.
Harga energi yang tinggi mendorong harga pupuk lebih mahal pada tahun ini. Kondisi ini membuat anggaran subsidi tidak mencukupi kebutuhan Asosiasi telah membahas penyelesaian permasalahan anggaran tersebut dengan Kementerian Pertanian, tetapi belum menemukan titik cerah. Tossin menyatakan kapasitas produksi pupuk urea dan NPK di dalam negeri sebenarnya jauh melebihi kebutuhan pupuk subsidi atau lebih dari 16 juta ton. Dengan demikian, menurut dia, ketersediaan pupuk di dalam negeri tercukupi.
Ia menyarankan agar pemerintah daerah membantu biaya pendistribusian pupuk dari tingkat provinsi hingga petani. Pemerintah pusat saat ini mensubsidi ongkos distribusi pupuk dari pabrik hingga petani. Tossin menilai bantuan pemerintah daerah dapat menutupi kekurangan anggaran subsidi pupuk pemerintah pusat. Walau demikian, Tossin mengakui langkah tersebut sulit dilakukan lantaran harus ada keinginan politik yang besar di tingkat daerah. “Kami butuh uang tambahan untuk distribusi. Jelas dari pemerintah pusat enggak mungkin, mungkin saja dari pemerintah daerah bisa,” ujarnya.
