Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai pemberian amnesti kepada Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dan abolisi untuk Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam penegakan keadilan. Menurut Mahfud, kebijakan ini bukan sekadar pengampunan hukum, tetapi juga sinyal tegas bahwa praktik penyanderaan politik melalui rekayasa hukum tidak lagi bisa dibiarkan.
Mahfud menekankan bahwa ke depan, politik tidak boleh lagi dijadikan alat untuk menekan atau merekayasa proses hukum. Menurut Mahfud, bila praktik semacam itu masih dilakukan, Presiden kini memiliki posisi untuk menghadangnya.