Presiden Perancis Emmanuel Macron menghadapi tekanan besar, termasuk dari mantan sekutunya sendiri, untuk segera mengakhiri kebuntuan politik yang mengguncang negaranya. Tekanan ini muncul setelah mantan perdana menteri sekaligus sekutu lamanya meminta Macron mengundurkan diri demi kepentingan nasional. Diketahui, Macron yang menjabat sejak 2017, kini berhadapan dengan krisis politik domestik terparah dalam masa pemerintahannya. Situasi itu memuncak setelah Perdana Menteri Sebastien Lecornu mengundurkan diri secara mendadak pada Senin (6/10/2025).
Macron memberikan waktu kepada Lecornu hingga Rabu malam untuk mencari kompromi yang memungkinkan pemerintahan koalisi tetap bertahan. Jika upaya itu gagal, Macron dapat membubarkan parlemen dan menggelar pemilihan legislatif dadakan untuk membentuk komposisi parlemen yang lebih stabil. Sejak tahun lalu, Macron sudah berganti tiga perdana menteri dalam kurun waktu hanya satu tahun. Kondisi ini menimbulkan kejengkelan di kalangan politik.
Juru bicara pemerintah yang akan segera lengser, Aurore Berge, menegaskan pada Selasa bahwa ia akan tetap menjabat hingga akhir masa pemerintahan Macron pada 2027. Namun, mantan perdana menteri Edouard Philippe justru menyerukan agar pemilihan presiden dimajukan setelah rancangan anggaran disahkan. Krisis politik di Perancis bermula dari langkah Macron yang memutuskan mengadakan pemilu legislatif pada musim panas 2024. Keputusan itu justru berbalik arah dan menghasilkan parlemen yang terpecah, memperkuat posisi kelompok sayap kanan.