Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah mengungkapkan sejauh ini peran base transceiver station (BTS) masih diperlukan dalam menyediakan akses internet ke masyarakat. Jika infrastruktur tersebut langsung diganti, maka berpotensi akan menjadi kerugian negara. Sebelumnya, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tidak butuh BTS seiring masuknya Starlink di Indonesia. Trubus menuturkan bahwa investasi besar selama puluhan tahun telah dikucurkan perusahaan telekomunikasi dalam negeri guna mendukung pemerintah menyediakan layanan telekomunikasi. “Apa iya pemerintah tak membutuhkan mereka lagi dan akan beralih ke Starlink yang baru di Indonesia. Apa lagi niat investasi mereka di Indonesia sekadar gimik belaka,” ujarnya dalam pernyataan tertulis.
Ia menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai memberi keistimewan kepada Starlink, khususnya pernyataan Luhut yang tidak membutuhkan BTS lagi karena itu akan membuat investasi telekomunikasi Tanah Air menjadi mubazir, termasuk yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti). “Untuk menyediakan layanan telekomunikasi di daerah 3T, pemerintah melalui Kominfo telah menggelontorkan dana triliunan untuk membangun Palapa Ring baik itu Palapa Ring Timur, Palapa Ring Tengah maupun Palapa Ring Barat. Bakti Kominfo juga telah mengeluarkan investasi yang cukup fantastis guna membuat satelit Satria-1,” tuturnya. Jika pemerintah mengalihkan Starlink ke daerah pelosok Tanah Air itu bisa berdampak pada kerugian negara. Sebab, pembangunan infrastruktur telekomunikasi di 3T itu salah satu dananya bersumber dari universal service obligation (USO), yakni 1,25% pendapatan kotor operator seluler yang disetorkan kepada pemerintah. “Investasi yang dilakukan dengan menggunakan dana USO dan APBN akan sia-sia. Justru itu akan membuka potensi kerugian negara yang jauh lebih besar,” kata Trubus. Pernyataan Luhut yang menyatakan kehadiran Starlink akan membuka kesempatan pelaku usaha telekomunikasi untuk dapat berkompetisi, dinilai Trubus tidak tepat. “Jika Luhut ingin perusahaan telekomunikasi dapat berkompetisi dengan giant tech global, pemerintah harusnya menyehatkan industrinya terlebih dahulu. Apalagi mayoritas perusahaan telekomunikasi di Indonesia mayoritas UMKM,” ungkapnya.
