Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) segera mengadopsi teknologi artificial intelligence alias akal imitasi (AI) ke dalam sistem pengawasan pasar modal. Luhut menilai penggunaan teknologi itu krusial untuk mendeteksi anomali harga dan pola transaksi yang mencurigakan atau ‘saham gorengan’ secara lebih cepat, akurat, dan proaktif, guna mencegah terulangnya insiden yang memicu peringatan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI). Luhut menegaskan bahwa peringatan MSCI harus dipandang sebagai cerminan jujur bagi regulator untuk berbenah.
Selain isu teknologi, Luhut juga menyoroti lima poin reformasi lainnya. Pertama, pengetatan aturan transparansi Ultimate Beneficial Owner (UBO) disertai sanksi tegas. Kedua, peningkatan porsi saham publik atau free float emiten kapitalisasi besar secara bertahap menjadi 15% dari posisi saat ini sekitar 7,5%. Ketiga, pemerintah mendorong percepatan demutualisasi BEI untuk meminimalkan benturan kepentingan. Keempat, pelonggaran batas atas investasi saham bagi dana pensiun dan asuransi hingga 20% demi memperdalam likuiditas domestik. Kelima, perombakan jajaran direksi BEI dan OJK sebagai momentum strategis untuk seleksi pemimpin yang berani mengeksekusi perubahan.