Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya mengajak agar semua menteri dan pembantu Presiden Joko Widodo agar tak memiliki pendapat berbeda dengan Presiden menyangkut isu Pemilu 2024. Hasto mengatakan big data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak, yaitu persoalan kerakyatan terkait. Misalnya, minyak goreng langka dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Hal itu disampaikan Hasto soal pernyataan menteri Jokowi yakni Menko Marinves Luhut Pandjaitan yang mengklaim memiliki big data pemilih Indonesia yang ingin pemilu 2024 ditunda. Menurutnya, Pak Luhut harus melakukan klarifikasi dan mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah.
Karena itu, PDIP mengimbau agar sebaiknya para pembantu presiden tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif. Padahal Presiden Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras dalam mengatasi pandemi. Seharusnya politik kekuasaan itu berpihak pada rakyat dan bukan sekelompok elite, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik.
