Pemerintah masih terus menggali berbagai opsi investasi untuk proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara, Dhony Rahajoe, menyatakan menerima banyak komitmen dari calon pemodal, tapi sifatnya masih sebatas ketertarikan awal. Menurut Dhony, pada tahap awal, pemindahan pusat negara akan dibiayai oleh pemerintah. Setelah itu, barulah investasi dari mitra masuk secara bertahap untuk mendanai proyek IKN. Dari publikasi sejauh ini, proyek IKN membutuhkan biaya Rp 466 triliun. Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maksimal 20 persen dari jumlah tersebut. Adapun sisa dana proyek harus dicari lewat alternatif lain di luar kas negara, termasuk dari perusahaan swasta dan badan usaha milik negara.
Dhony menyebut, pemodalan IKN terbuka bagi semua calon pemodal potensial, sehingga pemerintah tak akan bergantung pada investor tertentu. Presiden Jokowi sebelumnya meminta Kepala Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono, mencari alternatif pendanaan IKN. Selain dari suntikan langsung, pendanaan ibu kota baru bisa berupa kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), BUMN, sektor swasta, ataupun penerbitan obligasi publik. Pendanaan IKN ramai dibincangkan publik karena hengkangnya salah satu calon investor, yaitu SoftBank. Perusahaan investasi asal Jepang yang memodali berbagai perusahaan digital di Asia itu pernah berencana memasok dana US$ 100 miliar atau sekitar Rp 1.431 triliun untuk IKN Nusantara.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan pemerintah masih menyimpan beberapa penawaran investasi lain untuk IKN. Abu Dhabi, dia mengklaim, berniat membenamkan modal hingga US$ 20 miliar melalui Lembaga Pengelola Investasi (Indonesia Investment Authority/INA). Ada juga rencana investasi dari Arab Saudi yang skema dan nominalnya masih dijajaki. Juru bicara Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jodi Mahardi, menyebutkan diskusi dengan perwakilan kedua negara masih berjalan di level kelompok kerja teknis. Namun, hasilnya selalu dipantau secara berkala di tingkat kepala negara. Putra mahkota Saudi dan UEA sudah tegas menyatakan akan berinvestasi di IKN. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara, Alimuddin, menyampaikan bahwa pemilik modal mulai berdatangan ke Penajam Paser Utara untuk berinvestasi seiring dengan ditetapkannya Kecamatan Sepaku sebagai lokasi IKN Nusantara. Alimuddin menyebut setidaknya ada lima calon investor sektor jasa dan industri pelabuhan serta satu calon investor sektor perhotelan yang telah menyampaikan minatnya untuk berinvestasi.
