Sejumlah lembaga pers mengecam peristiwa pencabutan kartu liputan milik wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia, oleh Istana. Kabar pencabutan kartu liputan itu beredar sejak Sabtu (27/9/2025) malam, setelah Diana mengirimkan pesan pamit ke grup WhatsApp yang beranggotakan sesama wartawan Istana. Dalam pesan itu, ia menyatakan sudah tidak lagi menjadi wartawan Istana karena kartu peliputannya telah diambil Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden. Alasan pencabutan kartu liputan disebut akibat pertanyaan di luar konteks acara yang diajukan Diana dalam sesi wawancara cegat kepada Presiden Prabowo Subianto yang baru saja pulang dari lawatan kenegaraan.
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengatakan telah menerima aduan. Ia pun mengingatkan kembali semua pihak untuk menjunjung tinggi pelaksanaan kemerdekaan pers yang tengah dijalankan wartawan di mana pun tempat tugasnya. Menurut Komaruddin, tugas dan fungsi pers yang mengemban amanah publik mesti dihormati. Hal senada diutarakan Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Herik Kurniawan. Ia menyatakan keprihatinannya atas penarikan kartu identitas liputan dari rekannya sesama wartawan itu. Sayangnya, kerja jurnalistik Diana justru yang menjadi pangkal persoalan penarikan itu.
Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta Irsyan Hasyim menyebutkan, apa yang dilakukan Diana sesuai kode etik jurnalistik. Jurnalis memang diwajibkan memperoleh keseimbangan isi berita dari berbagai pihak. Seharusnya, tidak ada alasan bagi seorang pejabat publik, termasuk Presiden, menutup-nutupi informasi ke publik. Ketua Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Retno Pinasti turut menyesalkan peristiwa penarikan kartu peliputan itu.