Pengamat energi terbarukan dan iklim dari Universitas Brawijaya, Malang, Adi Susilo, mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi pemberian subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Pemberian subsidi yang salah sasaran selain hanya memboroskan APBN, juga justru mendorong penggunaan energi fosil yang akan memicu perubahan iklim. Tren perubahan iklim sangat berdampak pada produksi pangan dan bencana. “Tidak semua orang kecil yang punya ponsel android, atau dana untuk mengisi kuotanya. Dengan pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran, diharapkan alokasi dana yang ada bisa lebih difokuskan untuk insentif pengembangan energi terbarukan, agar investor energi bersih lebih tertarik mengembangkannya di Indonesia,” tuturnya.
Dihubungi terpisah, Pengamat Ekonomi dari Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Yohanes B Suhartoko, mengatakan berkaitan dengan fungsi alokasi pemerintah, subsidi tetap diperlukan, namun yang menjadi catatan adalah subsidi yang tepat sasaran bagi golongan masyarakat miskin yang tidak mampu. Tidak sedikit golongan mampu yang ikut menikmati subsidi. Jika subsidi sampai salah sasaran, dipastikan data yang tersedia tidak akurat dan valid. Selain menyoroti masalah data, mekanisme atau tata cara pemberian subsidi harus direncanakan dengan benar, misalnya dengan kartu subsidi berdasarkan pendataan yang benar-benar penduduk miskin.
