Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan akan mengawasi langsung pelaksanaan program pembinaan anak bermasalah melalui pendidikan ala militer yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Komisioner KPAI, Aris Adi Leksono, mengatakan mereka telah bersurat resmi ke Pemprov Jabar dan akan menindaklanjutinya dengan pemantauan ke barak tempat pelatihan berlangsung. Kebijakan Pemprov Jabar itu menuai sorotan karena dinilai berisiko mengabaikan prinsip perlindungan anak. Menurut Aris, pembinaan dengan pendekatan militer seharusnya menjadi opsi terakhir, bukan langkah utama. Ia menegaskan, sistem perlindungan anak yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat harusnya dioptimalkan lebih dulu.
KPAI menyoroti belum optimalnya struktur perlindungan anak yang seharusnya dijalankan pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan keluarga. Sebelum membawa anak ke barak militer, kata Aris, seluruh komponen sistem perlindungan harus diaktifkan demi memenuhi hak dan kebutuhan khusus anak. “Langkah urgent menurut kami adalah mengaktivasi komponen sistem agar berjalan optimal, termasuk membina, mengawasi, dan mendisiplinkan,” kata dia. Menurut dia, Pemprov Jawa Barat belum pernah berdialog dengan lembaganya sebelum menggulirkan wacana ini ke publik. Meski demikian, KPAI tetap membuka ruang koordinasi dan memastikan akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan tersebut, terutama demi menjamin anak-anak tetap mendapat perlindungan yang layak.
