Kelangkaan minyak goreng dalam beberapa bulan terakhir tak lepas dari sistem tata kelola industri sawit yang salah dari pemerintah. Kesalahan paling fundamental adalah membiarkan industri ini tumbuh dan membesar lewat sistem yang tak akuntabel dan korup. Bahkan sistem yang korup ini terus dipupuk oleh pemerintah dengan berbagai insentif, baik fiskal maupun nonfiskal. Sistem ini juga berkelindan dengan rezim ekonomi ekstraktif, yang selalu dijadikan strategi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi oleh pemerintah. Tak bisa dimungkiri, sektor ini tumbuh besar menjadi penopang perekonomian nasional, tapi sebenarnya topangan itu rapuh.
Faktanya, gejolak harga minyak sawit global bisa dengan cepat mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan ekspor minyak sawit terhadap total ekspor sangat signifikan. Selain itu, jutaan masyarakat Indonesia bergantung pada industri ini dan di beberapa daerah perekonomiannya ditopang oleh sektor sawit. Ketika harga naik, barang-barang yang bahan bakunya dari minyak sawit justru ikut naik. Minyak sawit menguasai berbagai bahan baku industri lain, seperti minyak goreng, margarin, biodiesel, hingga perawatan kecantikan. Semua itu merupakan kebutuhan konsumsi vital bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Akibatnya, harga-harga produk meningkat dan berisiko memicu inflasi.
Kelangkaan minyak goreng pada awalnya dipicu oleh kenaikan harga minyak sawit global yang melejit sejak pandemi, fase pemulihan ekonomi dunia, dan perang Rusia-Ukraina. Kenaikannya pun sudah sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu stabilitas perekonomian Indonesia. Artinya, harga minyak sawit naik bermasalah, harga turun pun bermasalah. Anehnya, industri ekstraktif berbasis pertanian monokultur ini masih saja dipertahankan di negeri ini. Penguasa industri ini adalah para taipan terkemuka. Industri sawit sudah menjadi kerajaan ekonomi yang menciptakan dinasti ekonomi dan politik. Agar sistem ini langgeng, tata kelolanya dibuat tak akuntabel, sehingga pola permainannya sulit dideteksi oleh publik. Sistem yang tak akuntabel ini digunakan juga sebagai alat korupsi. Izin-izin perkebunan sawit yang diterbitkan telah terkontaminasi oleh praktik korupsi. Kebijakan dana sawit yang seharusnya diperuntukkan bagi petani, justru digunakan untuk subsidi biodiesel, yang pemilik usahanya dikuasai oleh para taipan tersebut. Tak salah bila kisruh minyak goreng ini merupakan bentuk buruknya tata kelola industri sawit.
