Pemerintah menetapkan defisit sebesar Rp 522,8 triliun atau 2,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2024. Defisit APBN menurun searah dengan konsolidasi fiskal dalam mendukung kesinambungan fiskal. Dengan posisi defisit tersebut target keseimbangan primer (primary balance) sebesar Rp 25,5 triliun dalam RAPBN 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dengan defisit sebesar 2,29% menunjukkan APBN tetap suportif terhadap perekonomian domestik namun waspada terhadap tren perekonomian global. Beberapa gejolak perekonomian global yang perlu diwaspadai yaitu inflasi global yang masih tinggi, kenaikan suku bunga oleh bank sentral di sejumlah negara, dan volatilitas dari ekonomi global yang harus dijaga agar tidak merembes atau mempengaruhi perekonomian dalam negeri. “Dengan defisit 2,29%, kami tetap yakin alokasi belanja yang lebih dari Rp 3.304 triliun ini memadai untuk memenuhi kebutuhan baik dari penurunan kemiskinan, stunting, pemilu, dan berbagai penyelesaian proyek strategis nasional serta untuk Ibu Kota Nusantara,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2024 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak pada Rabu (16/8/2023).
Dalam RAPBN 2024 direncanakan pendapatan negara sebesar Rp 2.781,3 triliun yang terdiri atas penerimaan perpajakan Rp 2.307,9 triliun dan PNBP sebesar Rp 473 triliun, serta hibah sebesar Rp 0,4 triliun. Belanja negara dialokasikan sebesar Rp 3.304,1 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.446,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 857,6 triliun. Keseimbangan primer negatif Rp 25,5 triliun didorong bergerak menuju positif. Defisit anggaran sebesar 2,29% PDB atau sebesar Rp 522,8 triliun. Kebijakan defisit anggaran tahun 2024 diarahkan dalam mendukung kelanjutan konsolidasi fiskal dan untuk mendorong peningkatan produktivitas, kesejahteraan masyarakat dan akselerasi transformasi ekonomi.
