Anggota Kongres AS mengambil satu langkah penting pada hari Rabu (8/3/2023) untuk mencabut hak menyatakan perang oleh presiden yang telah berlaku selama puluhan tahun, seiring meningkatnya dukungan terhadap upaya untuk menegaskan kembali peran Kongres terkait masalah itu. Komisi Hubungan Luar Negeri Senat AS memajukan usulan pencabutan otorisasi penggunaan kekuatan militer (AUMF) tahun 1991 dan 2002, yang akan secara resmi mengakhiri perang Teluk dan perang Irak. Dalam beberapa tahun terakhir, anggota Kongres telah berusaha mencabut AUMF tahun 2001 dan 2002 yang disahkan menyusul serangan teroris pada 11 September 2001. Hingga kini, upaya itu selalu gagal akibat kritik bahwa pencabutan otorisasi dapat membahayakan keamanan nasional AS dan pasukan AS di luar negeri.
“Baik anggota Partai Demokrat maupun Republik telah sepakat pada satu kesimpulan bahwa kita harus mengakhiri perang Irak. Untuk itu, kita harus mencabut kewenangan hukum yang memulai perang itu sejak awal,” kata Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer. Selain mencabut AUMF yang mengizinkan perang Irak tahun 2003, rancangan undang-undang yang dibahas di komisi hubungan luar negeri Senat itu juga akan mencabut AUMF tahun 1991 yang memberi Presiden George Herbert Walker Bush wewenang untuk mengirim pasukan ke Irak. “Ketidakkonsistenan dan ketidaktepatan ini harus diperbaiki. Kongres harus menunaikan tugasnya dan menanggapi secara serius keputusan untuk bukan hanya menerjunkan Amerika ke medan perang, tapi juga secara afirmatif menyatakan bahwa kita sudah tidak lagi berperang.”
Baik presiden dari Partai Demokrat maupun Republik telah memanfaatkan AUMF tahun 2002 untuk membenarkan tindakan militer melampaui tujuan awalnya. Semakin banyak anggota Kongres AS yang kini mendukung legislasi itu, dengan alasan bahwa Kongres sudah mengabaikan tanggung jawab tersebut selama puluhan tahun. Pemungutan suara untuk RUU itu kemungkinan akan dilakukan pekan depan di lantai Senat AS yang mayoritas Partai Demokrat.
