Konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang kian memanas menempatkan ketahanan energi Indonesia dalam sorotan. Di tengah risiko gangguan pasokan global, pemerintah dan DPR memastikan langkah mitigasi disiapkan agar kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG nasional tetap terjaga. Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, meminta PT Pertamina (Persero) melakukan mitigasi menyeluruh untuk mengantisipasi dampak eskalasi konflik terhadap stabilitas pasokan minyak mentah dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) nasional. Menurut legislator asal Sumsel II itu, mekanisme pembelian minyak mentah oleh Pertamina, termasuk dari Saudi Aramco, dilakukan melalui skema business to business (B to B). Dalam skema tersebut, kontrak bersifat komersial antar korporasi sehingga manajemen risiko, fleksibilitas pasokan, serta pengaturan jadwal pengiriman menjadi aspek krusial dalam menghadapi dinamika geopolitik.
