Komisi VII DPR Tegaskan Subsidi Motor Listrik Rp7 Juta Harus Diperhitungkan secara Matang

Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo menegaskan insentif atau subsidi motor listrik sebesar Rp7 juta harus diperhitungkan secara matang. “Kita harus ketahui, sepeda motor di Indonesia ini kan, merupakan kebutuhan utama masyarakat. Kalau berdasarkan data kan, hampir 123 juta unit di akhir tahun 2022 ini,” bukanya. “Dengan jumlah sekian begitu besarnya, seberapa banyak ini yang menjadi target pemerintah di tengah kondisi APBN kita yang tidak baik. Ini kan harus diperhitungkan secara matang. Berapa triliun misalnya APBN akan terserap untuk subsidi daripada kendaraan listrik,” jelasnya.

Sartono berpendapat, pemerintah seharusnya lebih dulu mencari daerah untuk percontohan, tidak secara nasional menerapkan program ini, untuk menyiapkan infrastruktur yang saat ini menurutnya masih kurang. Ia kemudian mencontohkan motor listrik yang saat ini digunakan oleh sejumlah ojek online hanya bisa 50 km untuk satu kali pengisian daya. Apabila kebijakan subsidi motor listrik diterapkan secara masif dan infrastruktur masih kurang, maka justru akan menyebabkan masalah karena bakal terjadi antrean di stasiun pengisian listrik. “Istilahnya jangan grusa-grusu. Harus diperhitungkan secara matang, bertahap. Jangan belum matang tapi sudah mengeluarkan statement,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B Pandjaitan menyampaikan, bahwa Indonesia terus mendorong percepatan adopsi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Guna menarik minat masyarakat, peraturan terkait KBLBB akan diumumkan pekan depan di mana dalam aturan tersebut akan ada insentif yang akan diberikan kepada masyarakat. “Kita sudah finalkan (terkait KBLBB) di Ratas (Rapat Terbatas) kemarin, minggu depan sudah harus keluar Permen (Peraturan Menteri) dari Kementerian Keuangan terkait subsidi dan sebagainya. Mudah-mudahan minggu depan, Februari awal, Rp7 juta ya kira-kira untuk motor listrik baru dan nanti akan diumumkan semua. Nanti akan diprioritaskan untuk rakyat yang sederhana,” kata Luhut, Jumat (27/1/2023) lalu.

Search