Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyoroti rendahnya minat perbankan untuk mendanai sektor budidaya perikanan di Indonesia yang dianggap berisiko tinggi. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb Haeru Rahayu, menyebut bahwa meskipun sektor ini penting untuk menjamin ketersediaan ikan tanpa bergantung pada perikanan tangkap, banyak bank yang enggan memberikan pendanaan. KKP telah melakukan berbagai diskusi dengan bank-bank besar seperti BNI, BRI, BTN, dan Mandiri, namun perbankan masih memerlukan keyakinan lebih mengenai kelayakan sektor ini. Kendala pendanaan ini menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan sektor budidaya perikanan, meskipun permintaan terhadap pangan terus meningkat.
Haeru menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama dalam budidaya perikanan adalah lokasi yang tersebar dan manajemen yang kurang terpadu, serta sistem perizinan yang masih terfragmentasi. Ia juga menyebut tingginya biaya pakan yang mencapai 60-70 persen dari biaya produksi, sehingga menyebabkan keuntungan pembudidaya sangat kecil. Sebagai solusi, Haeru menyarankan adanya intervensi pemerintah dalam aspek permodalan untuk mendukung sektor ini. Ia menekankan pentingnya model pembiayaan yang dapat diterapkan untuk memastikan keberlanjutan sektor perikanan budidaya di masa depan.
