Peneliti Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Haykal, mengatakan bahwa mengembalikan pilkada menjadi tidak langsung melalui DPRD adalah langkah keliru dan tidak menyentuh akar masalah (7/12/2025). Hal ini disampaikan menanggapi wacana perubahan kembali sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung menjadi tidak langsung lewat DPRD, yang kembali mengemuka setelah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan gagasan tersebut dalam pidatonya pada peringatan HUT Ke-61 Partai Golkar (5/12/2025). Presiden Prabowo pun merespons positif dan bakal mempertimbang gagasan itu. Ia sepakat dengan Bahlil bahwa demokrasi di Indonesia harus dibuat dengan ongkos politik yang minimal.
Haykal menegaskan, gagasan pemilihan kepala daerah oleh DPRD dengan alasan lebih murah dan praktis tidak hanya salah arah secara substansial, tetapi juga memperlihatkan sikap nirempati elite terhadap rakyat yang sedang menghadapi situasi sulit. Elite mendiskusikan perihal perubahan sistem pilkada yang justru bisa mengabaikan kedaulatan rakyat.
Koalisi menilai tingginya ongkos politik bukan disebabkan oleh mekanisme pilkada langsung. Ongkos politik tinggi justru disebabkan biaya kampanye yang tidak terkendali, termasuk praktik politik uang, seperti jual beli suara ataupun jual beli perahu. Menurut koalisi, daripada menghidupkan kembali wacana pilkada tidak langsung, pembentuk undang-undang seharusnya fokus memperbaiki tata aturan kepemiluan untuk menjawab persoalan politik uang.