Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata memastikan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal terus berjalan, meskipun di tengah transisi kepemimpinan saat Pilpres 2024. “Kami akan mendukung pembangunan IKN yang kami harapkan bisa digunakan pada 2024 atau hal-hal lain yang sudah menjadi prioritas nasional atau proyek strategis nasional,” ujarnya dalam dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (15/2/2023). Komitmen itu tecermin dalam alokasi belanja negara yang sepanjang tahun ini ditetapkan sebesar Rp3.061,2 triliun di dalam APBN. Belanja negara akan diprioritaskan untuk pembangunan, khususnya proyek-proyek yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Sebagaimana diketahui, IKN merupakan salah satu PSN yang telah diusung oleh pemerintah. Pembangunan IKN menggunakan 20 persen pendanaan dari APBN, sementara 80 persen sisanya melibatkan pihak swasta. Berdasarkan data dari Badan Otorita, dari Rp376,6 triliun target pendanaan di luar APBN, pemerintah hanya berhasil mengantongi Rp41,12 triliun. Artinya, masih kurang Rp335,48 triliun dana pembangunan IKN yang bersumber dari swasta murni maupun kerja sama antara pemerintah badan usaha alias KPBU. Adapun, porsi APBN dalam keseluruhan proyek tersebut hanya senilai Rp89,4 triliun.
Isa menyatakan bahwa meskipun defisit APBN tahun ini diperkirakan mencapai Rp598,2 triliun, pihaknya memastikan akan terus berfokus pada kegiatan pembangunan, terutama IKN. “Hal-hal lain yang menjadi prioritas nasional atau PSN yang sudah berjalan, tentu kami harapkan tuntas dan tidak mangkrak saat pergantian Presiden nanti,” pungkasnya. Dalam perkembangan terkini, diketahui bahwa status Ibu Kota DKI Jakarta akan resmi dipindahkan ke IKN Nusantara ketika Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait perpindahan IKN ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada 2024. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan bahwa Presiden Jokowi rencananya akan mengeluarkan Keppres tersebut pada awal 2024. Langkah tersebut seiring dengan persiapan pelayanan publik yang akan dilakukan secara bertahap.
